Peran Informasi GeoSpasial

PERAN INFORMASI GEOSPASIAL TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA

Data adalah jenis kekayaan bangsa kita; yang lebih berharga dari minyak –Joko Widodo-

    Data dan informasi Geospasial juga semakin penting dan semakin bermanfaat untuk mendukung proses pembangunan di berbagai sektor kehidupan di negara kita Indonesia. Semua jenis data dan informasi yang memiliki elemen lokasi (georeferensi) baik di permukaan, di dalam, dan di atas permukaan bumi. Volume Informasi Geospasial NKRI memiliki volume yang sangat besar (Big Spatial Data) dan memerlukan kapasitas SDM dan Industri Informasi Geospasial yang baik dan berkualitas. 

Lokasi: Konektor antara data-data sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Tanpa atribut lokasi, data dan informasi secara umum menjadi kerap kurang bermakna dan menyulitkan pengambilan keputusan. 

 

Informasi Geospasial Untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

Data     👉 Jarak, Sudut, Ketinggian, Kedalaman, Koordinat, Gayaberat, Pasut, Foto Terestris,                                   Foto, Udara, Citra Satelit, Point Cloud, dll

Information 👉      Jaring Kontrol Koordinat/Tinggi/ Gayaberat, Peta Dasar, Peta Tematik, DEM,                                              Model 3D, Basis Data, SIG, BIM, Geoportal, dll

Knowledge  👉      Geodesy, Geomatics, Geography, Geospatial Economy, Geospatial Intelligence,                                            Geostatistics, etc.

Wisdom 👉 Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sumberdaya Alam, Mitigasi dan                                             Adaptasi Bencana, Pengayaan Khasanah Keilmuan, Pertahanan dan Keamanan                                        Negara, Pengembangan Ekonomi Digital, Pembangunan Wilayah & Masyarakat                                     Cerdas

Indonesia adalah negara Maritim yang kaya dengan SDA Hayati dan Non hayati

Informasi Geospasial diperlukan untuk mengelola NKRI yang terdiri dari : 

5000 km x 2000 km                      270 juta penduduk

 8 Jam Terbang                              1340 Etnis

 3 Zona Waktu                              17.504 Pulau   

 6 Agama Utama 

Dengan Tujuan :

• Pembangunan Berkelanjutan 

• Pengelolaan Sumber daya Alam 

• Mitigasi dan Adaptasi Bencana 

• Pengayaan Khasanah Keilmuan 

• Pertahanan dan Keamanan Negara 

• Pembangunan Ekonomi Digital 

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam darat dan laut 

        Data dan Informasi Geospasial diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Indonesia memiliki banyak kota yang perlu dikembangkan. 

            Informasi Geospasial diperlukan untuk merealisasikan program dan aktivitas Kota Cerdas (Smart Cities). 

        Yang terdiri dari Wilayah Administrasi 

            • 34 Provinsi                      • 514 Kabupaten/Kota 

            • 7094 Kecamatan             • 83.447 Desa/Kelurahan

 Indonesia Terhadap Rentan Bencana Alam 

        Informasi Geospasial diperlukan untuk mendukung berbagai tahapan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana.

Peran Informasi Geospasial Untuk Bangsa dan Negara 

• Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam 
• Pengelolaan Sumber Daya Alam (Darat dan Laut) 
• Pembangunan Berkelanjutan 
• Pertahanan dan Keamanan Negara 
• Pengembangan Ekonomi Digital 
• Pengembangan Smart City 
• Survei Pemetaan (Darat & Laut) 
• Reforma Agraria 
• Penentuan Posisi & Navigasi 
• Penetapan Batas (Desa > Negara) 
• Pemetaan Neraca Sumber Daya Alam 
• Penataan Ruang 
• Pembangunan Infrastruktur 
• Pemetaan Desa 
• Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 
• Pemberdayaan Location-based Services 

PERAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PERENCANAAN SDG’s 

        SDG’s merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. 

Empat Pilar Pembangunan SDG’s di Indonesia 

a. Pilar Pembangunan Sosial 

        - Tanpa Kemiskinan 

        - Tanpa Kelaparan 

        - Kehidupan sehat dan sejahtera 

        - Pendidikan berkualitas 

        - Kesetaraan Gender 

b. Pilar Pembangunan Ekonomi 

        - Energi bersih dan terjangkau 

        - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 

        - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 

        - Berkurangnya Kesenjangan 

        - Kemitraan untuk mencapai tujuan 

c. Pilar Pembangunan Lingkungan 

        - Air bersih dan sanitasi layak 

        - Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 

        - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 

        - Penanganan perubahan iklim 

        - Ekosistem lautan 

        - Ekosistem daratan 

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 

        - Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang teguh

Komunitas Geospasial harus mendukung realisasi lima program presiden RI, yaitu :

1. Pembangunan SDM 

        - Prioritas utama merespons bonus demografi 

        - Menciptakan generasi pekerja keras, dinamis, dan menguasai IPTEK

        - Perlunya endowment fund untuk manajemen SDM 

        - Kerja sama dengan industry 

2. Pembangunan Infrastruktur 

        - Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat 

        - Termasuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan perekonomian dan                     kemudahan aksebilitas 

3. Penyederhaan segala bentuk kendala regulasi 

        - Mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja                    dan UU Pemberdayaan UMKM 

        - UU tersebut merevisi UU menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM 

4. Penyederhanaan Birokrasi 

        - Memotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi 

        - Membuat eseleon menjadi dua level saja, dengan tingkat fungsional yang menghargai                             kompetensi dan keahlian 

5. Transformasi Ekonomi 

        - Dari ekonomi yang tergantung pada SDA menjadi ekonomi dengan daya saing manufaktur                     dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

Informasi Geospasial akan punya peran yang penting dalam merealisasikan Visi Indonesia

Dukungan Informasi Geospasial untuk Realisasi SDG’s

Data dan Informasi Geospasial saat ini mempunyai karakteristik 4v dari big data ini. 

Karakteristik 4 V Big Data

Menggunakan Kebijakan Satu Peta 

Informasi Geospasial dalam Era Industri 

SATU DATA INDONESIA (SDI)

        Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data apa sajakah, satu data Indonesia?

1. Data Statistik 
2. Data Geospasial 
3. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat 
4. Data Lainnya , seperti:
• Data Kesehatan 
• Data Pendidikan 
• Data dan Informasi Hukum 
• Big Data 
• Dan lain-lain 

     Arus besar data yang diatur dalam Kebijakan Satu Data Indonesia adalah Data Statistik dan Data            Geospasial yang merupakan data penting untuk mendukung perencanaan pembangunan. 

     Oleh karena itu, BIG memegang peran penting dalam Satu Data Indonesia agar data dan informasi         geospasial dapat diintegrasikan dengan data statistik dan data lainnya.

            Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. 

        4 Prinsip satu data Indonesia dengan memastikan data yang diproduksi oleh produsen data berkualitas (Sesuai standar, metadata baku dari Pembina data serta dihasilkan menggunakan Kode Referensi Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas).

1. Satu standar data, yaitu standar yang mengatur meteodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan. 
2. Satu metadata baku, yaitu informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali. 
3. Interoperabilitas, Kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagi-pakaikan antar system yang saling berinterakasi 
4. Referensi data, yaitu data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di portal satu data. 

KEBIJAKAN SATU PETA 

        Tujuan Kebijakan Satu Peta menjadi referensi standar Basis Data Geoportal, dengan cakupan 85 Peta Tematik, dengan 19 Kementerian/lembaga, yang berada pada 34 Provinsi. 

Program Utama Kebijakan Satu Peta :

1. Kompilasi 

2. Integrasi 

3. Sinkronisasi 

4. Berbagi-pakai 

Manfaat Kebijakan Satu Peta adalah Sebagai acuan untuk peningkatan kualitas :

 Perencanaan Tata Ruang                     Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

 Pengelolaan Sumberdaya Alam          Manajemen Pengurangan Resiko Bencana

 Pembangunan Ekonomi Digital          Penyusunan Kebijakan & Pengambilan Keputusan

Pembina Data 

Siklus Data Untuk Pembangkitan Nilai 

        Berbagai aktivitas perlu dilaksanakan untuk menghasilkan NILAI dari BIG SPASIAL DATA, meskipun pengembangan platform dan perangkat analisis dan tahapan lainnya seringkali merupakan pendahulu. Data geospasial, data statistik dan data-data lainnya dapat diperoleh dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat secara umum. Data perilaku pengguna dan pengguna dapat diakuisisi oleh platform online seperti situs internet media sosial, berbagai aplikasi online, dan layanan pengiriman pesan.

 

        Perlu penguatan Infrastruktur Informasi Geospasial di Indonesia. Integrasi data statistic dan Geospasial sudah merupakan gerakan global, terlebih terhadap kemajuan pentingnya SDM yang kompeten dan berkualitas.